Afrizal
PADANG, – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar), Yefri Heriani mengatakan, kekosongan kursi Wakil Wali Kota (Wawako) Padang bisa berdampak terhadap pelayanan publik.
“Ketidakhadiran (Wawako Padang) sedikit banyak bisa berdampak terhadap perkembangan pelayanan publik, ” ujarnya saat dihubungi via telepon, Jumat (22/7/2022).
|
Baca juga:
Lelang Jabatan Sekda Padang Diperpanjang
|
Menurutnya, jika ada wakil, maka Wali Kota (Wako) Padang Hendri Septa bisa berbagi peran sebagai pembina layanan publik. Dengan ada wakil, progres pencapaian pelayanan publik bisa semakin optimal.
“Soal layanan publik, dengan kondisi seperti sekarang (kursi Wawako Padang kosong tidak bisa diisi), tentu akan berdampak, ” jelasnya.
|
Baca juga:
Pemko Padang Bolehkan Pawai Takbiran
|
Padahal, kata dia, di Kota Padang, banyak layanan publik yang perlu menjadi perhatian, seperti pengelolaan sampah serta pengadaan trotoar yang ramah bagi pejalan kaki dan disabilitas.
“Itu perlu juga menjadi perhatian selain yang lebih penting layanan utama seperti pendidikan, kesehatan, pengamanan, perlindungan, layanan sosial, dan sebagainya, ” ungkapnya.
Apalagi saat ini Indonesia, termasuk Sumbar dan Kota Padang, memasuki tahap pemulihan ekonomi usai diterjang pandemi Covid-19.
Meski demikian, Yefri berharap, dengan adanya Sekretaris Daerah Kota Padang, maka bisa terjalin kolaborasi yang baik dengan Hendri. Alhasil, kualitas layanan publik di Kota Padang bisa semakin prima.
Sebelumnya diberitakan, kursi Wawako Padang tidak bisa diisi lagi karena terbentur regulasi batas waktu 18 bulan sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.
Diketahui, Hendri sebelumnya terpilih sebagai Wawako Padang mendampingi Mahyeldi Ansharullah pada Pilkada Padang 2018. Usai Mahyeldi diangkat menjadi Gubernur Sumbar, Hendri pun jadi Wako Padang.
Sebagai informasi, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016, kepala daerah yang terpilih dari hasil pemilihan tahun 2018 akan berakhir masa jabatannya pada 2023. Merujuk aturan itu, Hendri akan menjomblo tanpa wakil hingga masa jabatannya berakhir pada tahun tersebut. (***)
