Afrizal
PADANG, – Sosiolog STKIP PGRI Sumbar, Firdaus mengatakan, tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang di kalangan remaja.
Hal tersebut menanggapi aksi pembacokan sejumlah pelajar dalam aksi tawuran di depan gerbang Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) 1 Padang beberapa waktu lalu.
Menurutnya, tawuran sudah sejak lama menjadi masalah sosial di dunia pendidikan. “Dulu, ada adagium bahwa tidak keren kalau belum pernah tawuran, ” ujarnya kepada Indonesiasatu.co.id, Senin (1/8/2022).
Dia menuturkan, perilaku tawuran tersebut refleksi dari ketidakterhubungan mereka dengan entitas sekolah di luar sekolah mereka.
“Sekolah mereka dengan sekolah lain tidak terkoneksi dengan baik, sehingga siswa-siswanya tidak berinteraksi antara satu sama lain, ” jelasnya.
“Oleh karena itu, sedikit saja pemantik, ego sekolah muncul, dan tawuran pecah, ” imbuhnya.
Untuk mengantisipasi tawuran pelajar, Firdaus pun menyarankan agar sekolah perlu membangun kerja sama dalam proses pembelajaran dan pendidikan, sehingga para siswa saling berinteraksi.
“Hubungan ini yang akan menjadi jembatan antisipasi mereka tawuran, ” terangnya.
Kemudian, pemerintah terutama dinas pendidikan perlu menfasilitasi koneksi antar-sekolah dalam proses pendidikan, terutama dalam mendukung proses merdeka belajar.
“Selain itu, keluarga dan lingkugan sosial perlu melakukan kontrol terhadap perilaku negatif para pelajar, ” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, tiga pelajar mengalami luka bacok dalam aksi tawuran di depan SMKN 1 Padang, Kamis (28/7/2022). Aksi penyerangan terhadap seorang pelajar di depan sekolah itu bahkan terekam sebuah video dan viral di media sosial.
Sebelumnya, masyarakat juga diresahkan oleh informasi yang beredar bahwa ada aksi tawuran berskala besar yang terjadi di Kota Padang pada Senin ini.
Dalam sebuah rekaman suara yang beredar di grup Whatsapp, si pemilik suara mengimbau rekan-rekannya sesama pelajar untuk berhati-hati.
Hal ini membuat Pemerintah Provinsi Sumbar bersama organisasi perangkat daerah terkait menggandeng forum komunikasi pimpinan daerah seperti polisi, TNI, dan sebagainya untuk melakukan pengamanan dan mengantisipasi aksi tawuran. (**)
